RSS Edukasi

POPULER POST

Apakah Blog Ini Bermanfaat ?

Postingan Terbaru

Lulus S1 tanpa Skripsi, Ini Plus Minusnya

Dipublikasikan Oleh Magister Pendidikan pada Selasa, 23 Juni 2015 | 21.31

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek-Dikti), Mohammad Nasir, mengaku akan menerapkan aturan bahwa tugas akhir skripsi untuk mahasiswa setingkat S1 menjadi sebuah pilihan atau opsional. Hal ini mendapatkan beragam pendapat dari pihak-pihak akademisi universitas di Bandung, khususnya para rektor.

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Tri Hanggono Achmad, mengatakan ada atau tidaknya skripsi semestinya tidak mengubah kompetensi mahasiswa. "Pada dasarnya, nantinya kompetensi yang akan dicapai mahasiswa adalah kemampuan berpikir komprehensif yang sama dengan sebelumnya. Namun, dengan kebijakan baru tersebut, bentuknya tidak harus skripsi. Masih banyak metode lain yang bisa ditempuh," kata Tri.

Sedangkan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Furqon, mengatakan penghapusan skripsi masih sekadar wacana. Jadi, perlu ada diskusi panjang dan pengkajian yang matang untuk melihat rencana ini agar bisa diadaptasikan oleh universitas-universitas.

Menurut dia, sebelum menetapkan kebijakan tentang penghapusan skripsi, sebaiknya melihat dulu konteks dan perkembangan di negara lain. Jadi perlu dilihat pembanding dari negara lain dan melihat kesesuaiannya jika ingin diterapkan di Indonesia dilihat dari efektivitasnya dan kompetensi yang diterapkan di Indonesia.

Dia mengatakan bangsa Indonesia harus terbuka terhadap dinamika yang ada dalam dunia pendidikan. Jangan sampai hanya ikut tren, tapi melupakan atau kurang waspada terhadap konsekuensi. Karena pada prinsipnya, dengan rencana kebijakan ini diharapkan mahasiswa atau lulusan tidak hanya pintar secara teori, tetapi juga dituntut harus bisa menulis.

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Kadarsah Suryadi, juga menanggapi berbeda mengenai penghapusan skripsi untuk kelulusan mahasiswa. Kadarsah mengatakan baginya dijadikan penentu kelulusan atau tidaknya skripsi, bukan menjadi suatu masalah. Semuanya bergantung pada kebutuhan prodinya masing-masing.

"Semuanya bergantung pada prodi itu membutuhkan dokumentasi tertulis atau tidak. Menurut saya, masih perlu skripsi itu sebagai alat komunikasi tertulis. Kami akan tetap mempertahankan adanya penulisan skripsi untuk membentuk mahasiswa kami terampil berkomunikasi secara tulisan ataupun verbal," kata Kadarsah.

----
Sumber: ROL

Rintisan Wajar 12 Tahun akan Dimulai Tahun 2016

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai rintisan Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun pada 2016, dengan harapan pada 2019 dipenuhi sejumlah target, seperti kepemilikan perpustakaan yang mencapai 100 persen.

"Sebenarnya rintisan Wajar 12 tahun sudah kami lakukan sejak 2013, tetapi pola pendanaannya baru sebatas untuk siswa. Mulai 2016 akan banyak anggaran yang masuk untuk menuntaskan Wajar 12 tahun," kata Penanggungjawab Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud Mulkirom di Samarinda, Selasa.

Hal itu dikatakan Mulkirom saat memberikan materi dalam Workshop Perhitungan Pendidikan Menengah Universal, yang dihadiri para Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dari kabupaten/kota se-Kaltim.

Sejumlah target yang ingin dicapai pada 2019 melalui Wajar 12 tahun adalah jumlah satuan pendidikan SMA di Indonesia sebanyak 14.311 sekolah dengan rasio 386 siswa per-sekolah. Sedangkan saat ini rasionya 361 siswa/sekolah dengan jumlah 12.329 SMA.

Selanjutnya, kata dia lagi, data 2014 menunjukkan jumlah guru SMA sebanyak 346.751 orang dengan rasio 14,5 siswa per guru. Target 2019 adalah sebanyak 358.459 guru dengan rasio 15,4 siswa/guru.

Untuk perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan saat ini sebanyak 9.750 unit dengan tingkat kepemilikan 79 persen. Ditarget pada 2019 dari 14.311 sekolah yang ada, semuanya sudah memiliki perpustakaan atau menjadi 100 persen.

Untuk laboratorium kimia, saat ini hanya terdapat 5.451 unit atau 44 persen dari semua SMA yang tersebar di Indonesia, sehingga pada 2019 ditargetkan mencapai 100 persen kepemilikannya.

Sedangkan untuk laboratorium fisika, saat ini terdapat 5.970 atau 48 persen sehingga ditargetkan pada 2019 terdapat 12.879 SMA yang memilikinya atau naik menjadi 90 persen.

Untuk laboratorium biologi saat ini dimiliki 7.621 SMA atau 50 persen dan ditargetkan menjadi 80 persen. Laboratorium komputer dimiliki 7.706 SMA atau 63 persen dan ditargetkan menjadi 100 persen.

Menurutnya, Wajar 12 Tahun dilaksanakan satu paket dengan Program Pendidikan Universal (PMU) yang meliputi SMA, MA, dan SMK.

PMU memberikan kesempatan luas kepada warga Negara RI untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu, difasilitasi pemerintah, pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

------

Sumber: ROL

Pendaftaran SNMPTN 2015 Mulai 13 Februari 2015

Dipublikasikan Oleh Magister Pendidikan pada Sabtu, 21 Februari 2015 | 17.53

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015 kini tengah memasuki tahap pengisian dan verifikasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Tahap ini sudah dimulai sejak 22 Januari 2015 dan masih berlangsung sampai 12 Maret 2015. Selanjutnya pendaftaran SNMPTN oleh siswa dilakukan pada tanggal 13 Februari sampai 15 Maret 2015.

Sampai saat ini jumlah sekolah yang mendaftar sebanyak 19.112, lebih besar dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah sekolah yang sudah mengisi PDSS sampai saat ini sebanyak 10.398 dan 1.157.453 siswa yang telah terdaftar. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Panitia SNMPTN 2015, Rochmat Wahab dalam jumpa pers pendaftaran SNMPTN 2015 di Auditorium Lantai 2, Ditjen Dikti, Senayan pada Senin (9/2). “Inilah kondisi yang ada sampai detik ini. Kita harapkan dalam waktu mendatang kita bisa mengupayakan semua sekolah itu bisa mendaftar” pungkas Rochmat.

Rochmat menegaskan kembali bahwa tahun ini ada 14 PTN baru, namun belum bisa mengikuti SNMPTN 2015. PTN baru tersebut masih melakukan semacam magang di PTN terdekat untuk mengikuti SNMPTN 2016. Dari 63 PTN yang mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN, daya tampung atau kuota mahasiswa untuk tahun ini sebanyak 137.781.

Selain pendaftaran secara online, untuk sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan akses, dapat mendaftar secara offline  dengan dibantu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terdekat. Sekolah dapat membawa dokumen ke PTN terdekat dan akan difasilitasi untuk melakukan pendaftaran. “PTN akan memfasilitasi, sekolah tidak akan membayar” ujar Rochmat.

Untuk layanan bantuan  atau media komunikasi SNMPTN 2015 dapat menghubungi :

1. Helpdesk (HALO SNMPTN dan Call Center SNMPTN 0804-1-450-450
2. Website SNMPTN (http://www.snmptn.ac.id)
3. Jejaring Sosial :
    Twitter : @SekreSNMPTN
    Facebook : SekreSNMPTN
    Website Humas PTN : humas.snmptn.ac.id
4. Kantor Humas PTN terdekat



-------
Sumber: Info Berita Meristekdikti

Menristekdikti Resmikan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia

Akreditasi perguruan tinggi kini tidak hanya ditentukan melalui Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT), namun juga bisa dikawal melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Kamis (12/2) di Ruang Rapat Utama Gedung Dikti, Senayan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir meresmikan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LEM-PTKes). Didampingi Direktur Belmawa Dikti, Ketua BAN-PT Mansyur Ramli, dan Ketua LEM-PTKes Usman Chatib Warsa, dalam kesempatan ini berlangsung pula siaran pers dan sosialisasi operasional lembaga tersebut.

LEM-PTKes menjadi lembaga akreditasi mandiri pertama di Indonesia yang akan mulai beroperasi mulai 1 Maret 2014. Inisiasi serupa juga akan dibentuk oleh asosiasi profesi bidang keahlian atau program studi lain, seperti teknologi dan ekonomi. Perjuangan masyarakat profesi dalam mendirikan LAM-PTKes ini tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui proyek Health Professional Education Quality (HPEQ), Ditjen Dikti Kemdikbud.

“Pada dasarnya, pemerintah mengawal, mendampingi dan menginisiasi model LAM-PTKes sebagai LAM masyarakat, serta melibatkan BAN-PT dalam proses pengembangan system akreditasi,” terang Mohammad Nasir.
Walaupun didirikan oleh masyarakat profesi dari 7 bidang ilmu kesehatan, yaitu kedokteran, kedokteran gigi, bidan, perawat, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat, namun cakupan LAM-PTKes adalah seluruh program studi kesehatan yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2709.

“Kami menggunakan instrumen, proses kerja, dan asesor yang spesifik dengan bidang keilmuannya. Kami harus menyiapkan instrumen tersendiri, bukan model generik,” papar Ketua LAM-PTKes Usman Chatib Warsa.

LAM-PTKes akan mengakreditasi sekitar 2900 prodi bidang kesehatan, mengembangkan sekitar 119 instrumen akreditasi yang spesifik serta melatih sekitar 1000 SDM (asesor, fasilitator, maupun validator). Pada tahun 2015, target prioritas akreditasi untuk 788 prodi bidang kesehatan yang habis masa berlaku akreditasinya pada tahun 2014-2015. (NR)


-----
Sumber: Informasi Menristekdikti

Lomba Menulis Surat Remaja 2015 Berhadiah Total Rp. 36 Juta

Jakarta, 20 Februari 2015. Pemerintah terus berupaya mendukung peningkatan minat menulis dan membaca generasi bangsa melalui berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan pada tahun ini adalah Lomba Menulis Surat Remaja Nasional 2015.

Lomba Menulis Surat Remaja 2015 diperuntukkan bagi remaja berusia maksimal 15 tahun. Lomba ini berlangsung pada 9 Februari hingga 9 Maret 2015. Peserta harus menulis surat sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu “Dunia yang Kamu Inginkan untuk Tumbuh dan Berkembang”.

Surat yang ditulis harus terdiri atas 500 s.d 800 kata. Surat tersebut dapat ditujukan pada teman, keluarga masyarakat di sekitar tempat tinggal, guru, tokoh yang diidolakan, keluarga, pemerintah, organisasi internasional dan lainnya. Bentuk dan teknik penyajian surat juga harus sesuai dengan tata penulisan surat pada umumnya , misalnya pencantuman tempat dan tanggal pengiriman, alamat surat yang dituju, salam pembuka/penutup dan tandatangan pengirim surat.

Kegiatan Lomba Menulis Surat Remaja 2015 ini diselenggarakan oleh Direktorat Pos, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain sebagai ajang kompetisi untuk meningkatkan kreativitas, Lomba Menulis Surat Nasional juga bertujuan untuk memasyarakatkan layanan jasa pos.

Penyelenggaraan lomba ini juga sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam International Letter-Writing Competition for Young People 2015 yang diadakan oleh Universal Postal Union (UPU) atau Perhimpunan Pos Sedunia. Surat terbaik (pemenang pertama) akan diikutsertakan pada International Letter Writing Competition for Young People 2015.

Para pemenang Lomba Menulis Surat Remaja 2015 akan mendapat penghargaan berupa trofi, sertifikat dan kompensasi hak cipta penulisan dalam bentuk tunai dengan perincian Rp17 juta untuk pemenang pertama, Rp10 juta untuk pemenang kedua, dan Rp9 juta untuk pemenang ketiga.

Karya (surat) selambat-lambatnya harus masuk pada 9 Maret 2015 (cap pos), dan dikirimkan ke alamat Panitia Lomba Menulis Surat remaja Nasional 2015:
  1. Direktorat Pos
  2. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alamat: Gedung Sapta Pesona, lantai 6, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Jakarta 10110.

---------------------
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon 0213835927, telepon selular 082112348144 (Wahyu) dan 081354764282 (M.Fadh), faks: 02138362870, dan email: prangko@postel.go.id. (Desliana Maulipaksi)



------
Sumber: Info Kemendiknas

Belajar Sejarah Bukan Berarti Menengok Masa Lalu, Namun Memahami Masa Depan

Jakarta, 20 Februari 2015. Pelajaran sejarah bukan berarti menengok masa lalu, namun memahami masa depan. Oleh sebab itu pelajaran sejarah akan lebih diarahkan kepada pemahaman makna di balik peristiwa sejarah, dan tidak sekedar hafalan peristiwa. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan saat menghadiri acara silaturahmi bersama Komunitas Historia Indonesia (KHI).

Mendikbud mengatakan, belajar sejarah tidak hanya belajar kapan, dimana, siapa saja yang hadir dalam suatu peristiwa sejarah. Lebih jauh lagi belajar sejarah yang perlu dilihat adalah apa makna peristiwa tersebut bagi bangsa Indonesia. Contohnya seperti mempelajari sejarah Sumpah Pemuda.

“Belajar sejarah Sumpah Pemuda bukan mempelajari kapan, dimana, siapa saja yang hadir saat itu, tetapi makna sumpah pemuda bagi perjalanan bangsa Indonesia,” kata Mendikbud dalam acara silaturahmi bersama KHI yang dilaksanakan di SMA Negeri 19 Jakarta, Kamis (19/02/2015).

Mendikbud meyakini 60 persen  wisatawan mancanegara datang ke Indonesia tiada lain karena budaya. Mendikbud berharap masyarakat dapat menjaga budaya Indonesia. Dengan begitu, kata Mendikbud, daya tarik budaya Indonesia tidak akan hilang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tutur Mendikbud, akan lebih serius melestarikan museum dan cagar budaya.

“Kemendikbud berharap adanya partisipasi masyarakat untuk memberitahu cagar budaya yang terancam atau perlu mendapat perhatian,” ujar Mendikbud.

Di hari yang sama Mendikbud didampingi Plt. Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Ari Santoso, menghadiri perayaan Imlek 2015 yang dilaksanakan di Klenteng Kim Tel Le atau Vihara Dharma Bhakti, di daerah Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat.  "Gong Xi Fat Cai,” demikian disampaikan Mendikbud saat menyampaikan ucapan selamat hari raya Imlek kepada para pengunjung Vihara Dharma Bhakti. (Seno Hartono/Nur Widiyanto)



-----
Sumber: Berita Kemendiknas

Kritik Mendikbud, M. Nuh Nilai Penghentian Kurikulum 2013 Langkah Mundur

Dipublikasikan Oleh Sang Purnama pada Senin, 08 Desember 2014 | 05.53

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menilai kebijakan Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah kembali pada Kurikulum 2006 adalah langkah mundur. Kurikulum 2013 secara substansi dinilainya tidak ada masalah.

"Kalau ada masalah teknis, mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik ke belakang sebab KTSP secara substansi ada kekurangan dan secara teknis juga perlu penyiapan lagi," kata Nuh di Surabaya, Minggu (7/12/2014), seperti dikutip Antara.

Nuh menjelaskan, bukti Kurikulum 2013 tidak ada masalah secara substansi adalah dengan tetap diberlakukannya untuk 6.221 sekolah. Jika ada masalah, kata dia, maka tentu tidak akan dipakai sama sekali.

"Untuk itu, mestinya, alternatifnya ya penerapannya tidak langsung 'dibajak' dengan dibatasi pada 6.221 sekolah itu, melainkan sekolah mana saja yang siap, ya dipersilakan menerapkannya, apakah siap secara mandiri atau siap berdasarkan penilaian pemerintah," katanya.

Selanjutnya, untuk sekolah-sekolah yang tidak siap akan "disiapkan" oleh pemerintah melalui pendampingan dan pelatihan sampai benar-benar siap. Penyiapan guru dan buku itu merupakan tugas pemerintah.

"Kalau kembali pada Kurikulum 2006 atau KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik, lalu butuh waktu lagi untuk melatih guru lagi (dengan KTSP) dan bahkan orang tua harus membeli buku KTSP," kata Nuh.

Menurut dia, Kemendikbud sudah pernah mengadakan UKG (uji kompetensi guru) untuk mengevaluasi penguasaan guru terhadap KTSP itu pada 2012. Ternyata, kata dia, nilai rata-rata adalah 45. Padahal Kurikulum 2006 itu sudah enam tahun berlaku.

"Jadi, kita perlu pelatihan guru lagi, padahal kita sudah melatih guru untuk Kurikulum 2013 dengan nilai UKG pada Kurikulum 2013 itu mencapai 71, meski tentu nilai 40 masih ada, tapi guru dengan nilai di atas 80 juga ada," katanya.

Oleh karena itu, ukuran penguasaan guru terhadap substansi dan metodologi Kurikulum 2013 juga masih lebih baik daripada penguasaan terhadap Kurikulum 2006 (KTSP). Saat itu, UKG dilakukan pada 1,3 juta guru.

"Kita juga sudah merancang solusi untuk penyiapan guru yang nilai UKG-nya tidak bagus atau 40, yakni pendampingan dan klinik konsultasi bagi guru yang mengalami kesulitan itu. Bahkan kita juga sudah merekomendasikan reformasi LPTK sebagai 'pabrik guru'," katanya.

Selain itu, jika kembali pada Kurikulum 2006 (KTSP), ujar Nuh, hal itu akan mengharuskan orang tua untuk membeli buku baru. Padahal, buku-buku Kurikulum 2013 selama ini sudah digratiskan. (baca: Kurikulum Kembali ke 2006, Buku Pelajaran Mesti Beli Lagi?)

"Nanti, mafia buku akan merepotkan masyarakat lagi," katanya.

Ia mengakui bahwa buku Kurikulum 2013 memang ada yang terlambat, tapi pemenuhan atas keterlambatan itu menjadi tugas pemerintah.

"Itu tugas pemerintah, bukan justru dengan cara 'membajak' Kurikulum 2013. Saya kira itu tidak etis secara akademis. Tapi, kalau game politik, ya nggak tahu-lah," kata Nuh.

Ditanya tentang keberatan guru terhadap sistem penilaian Kurkulum 2013 yang naratif atau deskriptif, ia mengatakan, hal itu hanya soal pembiasaan karena hal baru memang membutuhkan pembiasaan.

"Yang penting, penilaian numerik disertai narasi itu lebih objektif karena banyak negara maju atau banyak sekolah berkualitas yang memakai cara itu, sehingga dua anak yang sama-sama memiliki nilai 7 akan diketahui perbedaan dari kekurangan keduanya. Nilainya bisa sama, tapi kekurangannya beda," katanya.

Nuh menambahkan, Kurikulum 2006 (KTSP) juga bukan tanpa masalah, di antaranya pelajaran sejarah untuk SMK tidak ada, jam pelajaran Bahasa Inggris lebih banyak dua kali lipat daripada Bahasa Indonesia, tidak adanya mata pelajaran yang mendorong analisa data (survei TIMMS/PISA), dan sebagainya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan sebelumnya menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. (baca: Mulai Semester Genap, Kurikulum 2013 Dihentikan)

Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu evaluasi dari pihak berwenang. (baca: Besok, Surat Edaran untuk Hentikan Kurikulum 2013 Dikirim ke Semua Sekolah)

"Dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi implementasi kurikulum, maka Kurikulum 2013 dihentikan," kata Anies di Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Anies mengatakan, saat ini ada 6.221 sekolah yang sudah pakai Kurikulum 2013 selama tiga semester lebih.

"Mereka akan jadi contoh bagi sekolah yang belum siap," tambah Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini kembali menyinggung soal pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu cepat. Anies pun berharap agar pelaksanaannya yang sudah dievaluasi kali ini bisa berjalan setahap demi setahap.

Sekolah yang dijadikan contoh pun nantinya akan jadi model dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ideal bagi sekolah-sekolah lain.
.
.
.
.
.
Sumber: Kompas

Kata-Kata Bijak

Published by : Magister Pendidikan
Copyright © 2013. Teknologi Pembelajaran - All Rights Reserved
Created and Support by A.M.C. Purnama
Proudly powered by Blogger